Catatan dari Diskusi “Kajian Titik Temu ke-39” Nur Cholish Madjid Society: “Keindonesiaan dan Keislaman”

​

“Keindonesiaan dan Keislaman”, itulah judul diskusi bulanan bertajuk “Kajian. Titik Temu” hari Rabu (1/3) lalu. Acara tersebut dihelat oleh Nur Cholish Madjid Society (NCMS) dan sudah ke-39 kalinya digelar. Bertempat di sebuah gedung kawasan Kemang, tampil dua pembicara yang selain akademisi juga pengurus NU dan Muhammadiyah. Pembicara pertama adalah Ahmad Najib Burhani, Ph.D. yang merupakan Peneliti Senior di LIPI dan Wakil Ketua Majelis Pustaka & Informasi PP Muhammadiyah. Pembicara kedua adalah Prof. Dr. Masykuri Abdullah, M.A. sebagai Direktur Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tampil sebagai moderator adalah Ahmad Gaus A.F.

Topik yang dibahas berat dan dalam, sayang waktunya terbatas. Banyak peserta terhambat karena hujan menyebabkan timbulnya genangan di sejumlah wilayah hingga memacetkan lalu-lintas. Dan menjelang akhir sesi hadir Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat yang juga diberi kesempatan tampil. Ini agak membuat diskusi teralih terutama saat ia meninggalkan lokasi lebih awal karena banyak peserta ingin wefie dengannya.

Untunglah kedua pemateri membuat makalah ilmiah singkat. Dan saya bisa merujuknya kembali untuk membuat tulisan ini.

Dalam makalahnya, Ahmad Najib Burhani menyoroti meruyaknya perseteruan antara dua kelompok akibat Pilkada DKI Jakarta 2017. Di kelompok yang merasa agamis memandang hukum Tuhan itu lebih tinggi dari hukum manusia. Kitab suci harus di atas konstitusi. Keumatan lebih tinggi daripada kebangsaan. Mereka inilah yang kerap melakukan aksi intoleran bahkan terorisme. Sementara kelompok lain memandang kebangsaan dan persatuan dalam kerangka kemajemukan lebih pantas diperjuangkan. 

Semua itu membuat seolah pandangan “Islam puritan” berhadapan langsung dengan “Indonesia ber-bhinneka”. Padahal ada orang seperti alm. Gus Dur, alm. Cak Nur dan Buya Syafi’i Ma’arif yang mampu mengambil “jalan tengah” dan tidak mempertentangkan keduanya.

Sementara Masykuri Abdillah menyoroti fenomena populisme yang menguat seiring dengan isyu agama di A.S. dan Eropa. Ia yang pernah tinggal, belajar, dan melakukan penelitian di sana membantah anggapan di negara sekuler yang modern agama tidak penting. Justru di masyarakatnya, pentingnya agama nampak saat Pemilu. Pemilih cenderung memilih calon pemimpin yang memiliki latar belakang sama dengannya, termasuk soal agama.

Masykuri Abdillah yang pernah menjabat Wantimpres selama 7 tahun itu mengatakan sah-sah saja menganjurkan memilih pemimpin seagama. Menurutnya apa yang tidak boleh adalah menganjurkan agar tidak memilih pemimpin yang tidak seagama.

Ia juga menyoroti selain munculnya kelompok Islam garis keras yang di masa Orde Baru disebut eka atau ekstrem kanan, juga muncul eki atau ekstrem kiri. Menurutnya, sinyalemen ini muncul saat ia bertemu para petinggi TNI. Bahkan di sebuah seminar di UI, ia sendiri pernah mendapat “pengakuan” seorang mahasiswi penanya yang meskipun berjilbab namun menyebut dirinya komunis.

Sementara Djarot Syaiful Hidayat yang juga diberi kesempatan berbicara hanya mengutarakan pengalamannya “menjaga mulut” Basuki Tjahaja Purnama. Intinya ia mengatakan kalau pasangannya di pemerintahan Jakarta itu tidak pernah menghina agama apalagi Islam.

Akhirnya, moderator mengharapkan keindonesiaan dan keislaman tak perlu dipertentangkan begitu rupa. Apalagi sekedar untuk kontestasi Pilkada. Karena keduanya merupakan rahmat Tuhan bagi bangsa yang besar ini.