Para calon polisi sedang mendengarkan ceramah agama dalam pendidikan. (Foto: telegraph.co.uk)

Saya menulis artikel ini malam hari, setelah di sore harinya ada berita KPK menetapkan Komjen Pol . Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi. Kita semua tahu, beliau adalah satu-satunya calon Kapolri yang diajukan Presiden Joko Widodo kepada DPR-RI. Tapi saya tidak hendak membahas itu di sini.

Saya hendak membahas tentang profesi polisi itu sendiri. Tentu secara subyektif dari sudut pandang saya sendiri.

Sebelum melanjutkan, perlu saya beritahukan bahwa kakek saya (ayah ibu saya) adalah polisi. Beliau polisi yang lumayan bersih, sehingga saat pensiun dengan pangkat Komisaris Polisi (setara mayor) dari kedinasan reserse, beliau tidak punya rumah. Setelah beliau pensiun, karena masih ada paman yang sekolah, beliau terpaksa bekerja lagi sebagai juru parkir.

Ini jelas berbeda dengan kondisi salah seorang tetangga saya. Dia juga berpangkat Kompol, sama-sama dari bintara -bukan dari Akpol- tetapi saat ini sudah punya rumah dan mobil dua unit. Hidupnya jelas tidak kesulitan.

Saya tidak menuduh apa-apa. Tetapi gambaran ini bisa menunjukkan, polisi berpangkat sama, bisa bernasib beda.

Kenapa begitu? Karena polisi punya kemampuan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Dibandingkan tentara yang berfungsi pertahanan, polisi dengan fungsi keamanan memang sehari-hari berada di depan.

Nah, bagi yang tidak amanah, posisi sebagai aparat penegak hukum yang mustinya bisa menjadi “pagar” bagi hukum malah bisa jadi pagar makan tanaman. Ia bisa menyalahgunakan kekuasaannya justru untuk melanggar hukum. Tujuannya satu: memperkaya diri sendiri. Justru inilah yang harus dicegah dan diberantas. Caranya? Perlunya polisi diawasi. Kewenangannya dibatasi.

Kita semua tahu bahwa ini tidak mudah. Karena bisa dianggap mengebiri. Tetapi demi rakyat, semua harus taat.