Wacana koalisi di pentas media Indonesia seringkali diidentikkan semata dengan panggung politik semata. Padahal, dalam dunia lain pun ada dan bisa. Dalam bisnis atau sosial pun koalisi sangat dimungkinkan. Bisa jadi namanya kolaborasi atau konsorsium, tapi esensinya sama: kerjasama antara dua entitas atau lebih demi mencapai satu tujuan bersama, tanpa kehilangan identitas masing-masing entitas yang bekerjasama.

Sayangnya, seringkali koalisi dibumbui dengan rasa saling curiga. Padahal, prasyarat utama berkoalisi adalah dengan saling percaya dan itikad baik. Andaikata pun perlu, agar ada kepastian dan keamanan hukum, dibuatlah perjanjian tertulis.

Akan tetapi, harus diingat, perjanjian tersebut bisa saja dipandang cacat atau tidak dipatuhi salah satu pihak. Maka, kembali lagi niat baik pihak-pihak yang berkoalisilah yang menjadi tolok ukur.

Koalisi bersifat sementara. Ia bukan merger atau penggabungan atau peleburan. Dua atau lebih entitas yang berkoalisi tetap ada, dan selesai kepentingan usai, maka usai sudah koalisi. Sementara merger bersifat meniadakan semua entitas yang bergabung untuk kemudian membentuk entitas baru.

Entah mengapa, ketika sudah menyangkut uang atau kekuasaan, koalisi menjadi rumit. Lebih terasa rumit kalau kepentingan yang dituju tidak tercapai. Kalau menang, masih ada yang bisa dibagi. Tapi, kalau kalah atau rugi, apa yang mau dibagi? Padahal, koalisi itu sebangun dengan gotong-royong atau “kerja bareng”.

Karena itulah dalam perjanjian koalisi harus ada berbagai skenario, kalau menang bagaimana, kalau kalah bagaimana. Bagaimana pula dengan biaya operasional yang keluar? Dan hal-hal lain selain biaya  dalam bentuk uang tunai? Kerapkali koalisi retak disebabkan hal-hal yang dianggap remeh seperti itu.

Makanya kita bisa memahami mengapa ada pihak yang merasa tercederai janjinya dalam pencapresan Jokowi. Menurut saya, itu sesederhana perjanjian koalisi yang kurang jelas dan tegas.

Foto: referenceforbusiness.com