Saya sempat kehilangan tulisan-tulisan di blogdetik.com karena pengelola mengubah sistemnya. Namun, beberapa hari lalu alhamdulillah saya mendapati sub-domain blog saya diaktifkan kembali. Tentu saja saya tidak membuat kesalahan lagi, segera saya melakukan back-up data tulisan-tulisan saya di sana. Dan sekarang tautannya sudah kembali nangkring di blogroll sebelah kanan blog ini.

Karena saya ‘hidup’ pertama-tama dari dunia tulis-menulis, maka hal ini tentu penting bagi saya. Data tulisan termasuk segala informasi pendukungnya vital untuk disimpan. Maka, jangan heran kalau di rumah saya ada banyak tumpukan bahan pustaka. Selain 3.000-an buku, juga tumpukan media cetak. Karenanya, rumah itu lebih berfungsi sebagai gudang, sementara saya memilih tinggal di apartemen atau malah sesekali tidak pulang dari kantor -yang mana saja, karena saya punya 5 lokasi kantor- kalau sedang ada banyak pekerjaan.

Saat saya berkunjung ke rumah seorang teman pengusaha konveksi, di rumahnya penuh dengan bahan pakaian. Saat ke rumah teman saya pengusaha ayam organik, rumahnya juga bau ayam walau kantornya tidak di situ. Saat ke rumah seorang teman yang pengusaha kue pun sama saja.

Memang seperti itulah hidup. Rumah-rumah yang ‘bersih’ di level usia saya adalah mereka yang pegawai biasa. Tapi itu kalau orangtuanya cukup berada dan bisa memiliki pembantu atau asisten rumah tangga. Sementara kalau yang berjuang dari bawah, rumahnya pun berantakan. Saya pernah berkunjung ke rumah teman kuliah saya, dan saya prihatin melihat betapa berantakannya rumahnya. Tumpukan piring dan gelas meninggi, pakaian kotor bertebaran, belum lagi pernak-pernik lain di segala penjuru rumah hingga untuk duduk pun sulit. Memang sulit mengurus rumah dengan dua anak masih kecil-kecil sendirian. Padahal istrinya sampai berhenti dari pekerjaan untuk itu.

Kebiasaan orang Indonesia menumpuk barang alias hoarding rupanya masih banyak terjadi. Terutama bagi mereka yang “dulunya miskin” seperti orangtua saya. Mereka sangat sayang membuang barang, bahkan yang sudah rusak sekali pun. Anda mungkin tidak percaya, di rumah orangtua saya ada tumpukan sepatu dari masa 30 tahun lalu. Saat beberapa waktu lalu harus dibersihkan, sepatu-sepatu itu sudah hancur jadi serbuk!

Rumah adalah lambang kehidupan. Ia kebutuhan primer paling mahal dan sulit. Seperti kita tahu, cuma ada tiga kebutuhan primer: pangan, sandang dan papan. Pangan itu makanan dan minuman. Sandang itu pakaian. Dan papan adalah rumah tempat tinggal, tentu dalam arti luas karena di zaman ini bisa berarti hanya ‘kamar’ seperti di apartemen.

Indonesia yang luas ini sayangnya tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah. Saya tidak tahu datanya, tapi saya pikir data resmi sekalipun dari BPS tetap kurang memadai untuk mengetahui berapa banyak WNI yang belum punya rumah. Padahal, sebenarnya ini kewajiban pemerintah untuk menyediakan kebutuhan rakyat. Di negara maju, pemerintahnya pun berupaya membuka lapangan pekerjaan baru. Karena pekerjaan memadai jelas diperlukan untuk menyambung hidup dan tentu untuk menyediakan rumah, walau bisa jadi di tahap awal masih kontrak atau sewa.

Satu yang saya prihatin adalah tiadanya kontrol pemerintah terhadap harga papan ini, baik dalam konteks tanah ataupun bangunan di atasnya. Tiap tahun harga properti terus-menerus naik melebihi nilai inflasi. Akibatnya pengembang dan semua pemain properti terus bertambah kaya, sementara rakyat terus bertambah miskin dan sulit membeli rumah. Kalau memang didasari azas bisnis yang fair mungkin masih tidak mengapa. Masalahnya, seringkali kolusi pengusaha dan penguasa merugikan rakyat. Saya ingat ada kasus di Rancamaya semasa Orde Baru, dimana tanah penduduk dibeli cuma seharga Rp 50,- (lima puluh perak) saja! Tapi kemudian dijual kembali oleh pengembang sebagai perumahan mewah dengan harga jutaan rupiah! Sekarang, harga rumah di kawasan itu malah sudah milyaran. Coba. Apa tidak kasihan rakyat?

Padahal, rumah adalah lambang kehidupan. Seseorang baru bisa disebut memadai kehidupannya kalau sudah memiliki rumah. Karena masih banyak yang belum, maka tentu menjadi kewajiban pemerintah untuk memikirkan jalan keluarnya. Jalan keluar yang bukan cuma proyek belaka.

Ilustrasi: desainrumahasri.com