Kepala Lembaga Demografi FEUI Sonny Harry Harmadi -sebagaimana dikutip oleh harian Kompas hari ini di halaman 1- menyatakan, 17 persen pergerakan ekonomi nasional ada di Jakarta. Tumbuhnya kelas menengah juga menjadikan diperlukannya tenaga kerja untuk mendukung kehidupan dan gaya hidup baru ini. Sebutlah seperti asisten rumah tangga atau supir pribadi.

Menurut data, yang dimaksud kelas menengah adalah warga yang mengeluarkan uang rata-rata 2-20 dollar AS (Rp 20.600-Rp 206.000) per orang per hari. Sementara di Jakarta sendiri, sebagian besar warganya adalah kelas menengah atas yang berpenghasilan 4 dollar AS (sekitar Rp 41.000) sampai 20 dollar AS (sekitar Rp 206.000) per orang per hari.

Semua hal ini membuat Jakarta bak gula yang dikerumuni semut. Banyak warga negara Indonesia yang tinggal di luar ibukota berdatangan untuk mencari nafkah. Urbanisasi terutama pasca Lebaran biasanya menjadi fenomena biasa. Karena warga perantau yang pulang kembali ke kampung halaman biasanya menunjukkan “kesuksesan” yang membuat keluarga, kerabat atau temannya ingin pula mencicipi. Bagi mereka yang memiliki keahlian dan ketrampilan, biasanya tidak sulit mengadu nasib di Jakarta. Contohnya mantan pasangan saya yang sewaktu kuliah miskin, kini sudah jadi orang kaya di Jakarta. (Karena itu ia lupa daratan dan melupakan saya. Hehehe.).

Tapi jadi masalah bagi warga yang tingkat kesejahteraannya masih di bawah garis kemiskinan, namun tidak memiliki keahlian dan ketrampilan memadai. Mereka datang ke Jakarta dengan harapan besar, namun kenyataan bicara lain. Ibukota kejam bagi mereka yang tidak dibutuhkan. Maka, kita melihat mereka yang dengan entengnya dilabeli Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) oleh pemerintah memenuhi ruang-ruang yang seharusnya tak layak dijadikan tempat tinggal. Kolong jembatan, gedung kosong, emperan toko, sudut-sudut jalan yang sepi, bahkan gerobak semua menjadi rumah darurat bagi mereka.

Sebenarnya aparat pemerintah yang terdiri dari orang-orang pintar sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tapi faktanya, 68 tahun usia republik masalah ini tak kunjung teratasi, malah makin parah. Kini, Jakarta adalah kota terpadat di Indonesia, namun sebagian besarnya adalah masyarakat urban.

Salah satu cara mengerem laju urbanisasi adalah membuat pemerataan sentra-sentra ekonomi ke luar ibukota. Ini antara lain dengan menumbuhkan kawasan industry padat karya. Menurut data di halaman 13 harian Kompas edisi kemarin, berdasarkan data hasil survei 2013 Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian, ada 74 kawasan industri di Indonesia dengan luas total 30.038,35 hektar (ha). Sebanyak 55 kawasan industri bertotal luas 22.795,9 ha atau 75,88 %-nya berada di pulau Jawa.

Sebenarnya ketertarikan warga bukan sekedar kepada peluang mencari nafkah di Jakarta saja, tapi juga ke kota-kota penyangganya yaitu Bogor, Bekasi, Tangerang, dan Depok. Keempat kota itu terletak di dua provinsi, yaitu Jawa Barat dan Banten. Ada 23 kawasan industri dengan luas 11.881 ha di Jawa Barat, 16 kawasan industri dengan total luas 6.195,30 ha di Banten dan 1.089,60 ha di Jakarta. Itu menyerap jutaan tenaga kerja dari sekitar 14 juta jiwa orang yang memadati Jakarta untuk bekerja di siang hari.

Sebenarnya selain melakukan pemerataan kawasan industri dan sentra-sentra ekonomi, juga mendiversifikasi mata pencaharian warga. Harus diberikan pengertian dan dukungan agar penduduk Indonesia tidak semata bercita-cita menjadi buruh. Apabila ada insentif memadai, pengembangan kewirausahaan semestinya makin digiatkan. Karena satu orang usahawan akan mampu menyerap sejumlah tenaga kerja termasuk menggiatkan perekonomian. Selain itu sektor perdagangan juga bisa menjadi alternatif karena menjadi pedagang pun bisa dilakukan dari mana saja, tidak harus di Jakarta. Dengan inisiatif semacam itu, niscaya perlahan urbanisasi ke ibukota bisa direm dan daerah pun maju.

Ilustrasi: bekasiraya.com

Bhayu blogger Indonesia