Apa Kata Dunia?

Baru saja pentas nasional ramai oleh “Perang Bintang” di tubuh Polri. Akan tetapi, tanpa dinyana ternyata muncul bintang baru. Bak sinetron, kemunculan tokoh ini begitu tiba-tiba hingga mengejutkan banyak kalangan. Ya. Gayus Tambunan namanya. Ia cuma pegawai biasa golongan IIIA di Dirjen Pajak, tapi ternyata kekayaannya luar biasa. Sekitar Rp 25 milyar berada di rekening pegawai bergaji hanya 12 juta-an rupiah per bulan itu (berita baca di sini). Dengan usia baru 30-an tahun, sangat tidak logis ia sudah memiliki uang sebesar itu. Apalagi orangtuanya bukan orang kaya, malah sebaliknya berada di ambang batas kemiskinan. Rumahnya yang semula di Warakas pindah ke kawasan elit Kelapa Gading cuma dalam waktu sekitar beberapa  tahun setelah lulus dari STAN tahun 2000. Lengkap sudah kecurigaan terhadapnya.

Sudah banyak berita di media massa tentangnya, saya tidak akan mengulang lagi. Nanti malah LifeLearner bosan. Saya cuma menyoroti bahwa ada pergeseran isu dari “Perang Bintang” di tubuh Polri antara Komjen Pol. Susno Duadji di satu pihak versus Brigjen Pol. Radja Erizman dan Brigjen Pol. Edmond Ilyas di pihak lain. Proses penyidikan di tubuh Polri yang dituding Susno tak beres kini malah mengarah ke tersangka sipil. Selain Gayus Tambunan, nama yang juga disebut adalah Andi Kosasih. Ia adalah pengusaha yang dijadikan dalih bahwa uang di rekening Gayus adalah miliknya, sehingga oleh penyidik Polri uang Rp 25 milyar di rekening Gayus dianggap tak bermasalah. Menurut Susno, yang menyimpulkan bahwa uang yang bermasalah hanya Rp 400 juta adalah Tim Bareskrim pasca dirinya lengser (baca di sini).

Meski semua pihak kini seolah sibuk “mengkambinghitamkan” Gayus Tambunan dan Andi Kosasih, namun seyogyanya dugaan adanya makelar kasus alias “maksus” (daripada “markus yang maksa, hehe) di tubuh Polri tetap dilanjutkan. Andaikata ada jenderal yang terlibat, Kapolri pun tentu tidak akan segan menindak seperti berkali-kali dikatakannya melalui media massa, antara lain melalui Kabareskim Komjen Pol. Ito Sumardi (berita baca di sini). Meski mungkin hal ini akan berakibat meruntuhkan “rumah kartu” mafia peradilan dan korbannya mungkin akan banyak, tentu lebih baik daripada membiarkan masyarakat terus terpenjara dalam “sistem hukum biaya tinggi”. Ini bisa terjadi justru karena “maksus” tadi me-mark up biaya begitu banyak hal dan memperdagangkan hukum sedemikian rupa.

Demikian pula bagi Dirjen Pajak yang bernaung di bawah Departemen  -eh, Kementerian- Keuangan. Andaikata Menteri Keuangan Sri Mulyani hendak menunjukkan tindakan pro-rakyat, sekaranglah saatnya. Setelah baru saja ‘babak-belur’ akibat ‘diadili’ DPR-RI yang menggunakan hak angket dalam penyelidikan kasus Bank Century, Sri Mulyani bisa keluar sebagai pahlawan bila bertindak cepat melakukan reformasi perpajakan.

Berkoar-koar menggalakkan pajak melalui iklan layanan masyarakat tak akan ada artinya, bila tidak ada tindakan nyata pembenahan dari dalam. Karena masyarakat akan enggan dan makin enggan membayar pajak, bila cuma jadi sasaran ‘pemerasan resmi’ oknum Dirjen Pajak yang memasukkan uangnya ke rekening pribadi. Kalau masyarakat kadung tidak percaya pada aparat pajak, gerakan mogok membayar pajak yang telah dimulai sebagian kecil orang akan menjadi niscaya dan berefek bola salju. Akibatnya bisa fatal bagi negara, sebab pajak adalah salah satu penerimaan negara non-migas yang signifikan. Kalau itu terjadi, dan negara kita tambah miskin dan bangkrut, apa kata dunia?

Foto ilustrasi diambil dari postingan conscientizacao di Politikana

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s