Supersemar

Dunia berputar, sejarah pun ditulis oleh pemenang. Contohnya hari ini yang di masa Orde Baru pernah begitu berarti, kini seakan tak lagi dianggap. Meski ada seminar yang digelar oleh sejumlah tokoh yang dulu dikenal sebagai pejabat di masa Orde Baru, tetap saja gaungnya tidak sekencang itu.

Polemik soal Supersemar tak kunjung terpecahkan bertahun-tahun. Dan kini satu per satu saksi sejarah telah meninggal dunia. Soekarno sebagai pemberi mandat Supersemar telah meninggal dunia pada 1970, sementara Soeharto sebagai penerima mandat telah wafat pula pada 2008 lalu. Saksi-saksi lain seperti M.Jusuf, Amir Machmud, Basuki Rachmat, dan Maraden Panggabean juga telah wafat.  Menurut catatan, hanya Soekardjo Wilardjito yang masih hidup. Soekardjo yang saat itu berpangkat Letnan Satu adalah anggota Detasemen Kawal Pribadi Pasukan Pengawal Presiden yaitu Resimen Cakrabirawa. Kesaksiannya cukup kontroversial karena ia menyatakan Brigjen M Panggabean dan Brigjen Basuki Rachmat menodongkan pistol ke arah Presiden Soekarno dan memaksa agar Soekarno menandatangani surat yang dibawa dalam map merah jambu berlogo Mabes Angkatan Darat. Sewaktu hidup, M.Jusuf dan M.Panggabean juga sudah membantah kesaksian itu. A.M. Hanafi, dalam bukunya Menggugat Kudeta Soeharto juga membantah hadirnya M.Panggabean. Karena dalam sejarah terutama versi Orde Baru, secara umum hanya diketahui kehadiran tiga orang jenderal selain M.Panggabean.

Akan tetapi tak hanya masalah apa yang terjadi pada 11 Maret 1966 saja, melainkan justru apa sebenarnya isi surat perintah Presiden Soekarno itu. Karena hingga kini, dokumen otentik Supersemar masih hilang. Setidaknya, ada empat versi Supersemar yang kini beredar. Bahkan dalam buku 30 Tahun Indonesia Merdeka yang dibuat secara resmi oleh rezim Orde Baru saja dengan memerintahkan Mendikbud saat itu Letjen Prof.Dr. Nugroho Notosusanto sebagai Ketua Tim didukung tim Sekertariat Negara saja, terdapat dua versi Supersemar yang berbeda dalam fotonya.

Seharusnya, andaikata misteri Supersemar bisa terkuak, sejarah bangsa bisa diluruskan. Bahkan andaikata Soekarno atau Soeharto terbukti bersalah, haruslah dikeluarkan semacam pernyataan pemerintah. Atau sebaliknya, bila tidak terbukti pun harus dikeluarkan rehabilitasi nama baiknya. Tidak perlu ada hukuman pidana, karena hukum tidak berlaku surut. Akan tetapi, pencatatan sejarah tetap perlu dilakukan secara jujur. Demi Indonesia yang lebih baik, demi generasi masa depan yang cemerlang. Semoga saja pihak-pihak yang mengetahui kebenarannya dapat muncul ke permukaan tanpa takut pada apa pun.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s