Gema National Summit alias “Rembuk Nasional” yang digagas Presiden SBY meniru cara Presiden Obama di A.S. ternyata kalah lantang dengan “Perang Cicak vs Buaya”. Pemberitaannya tidak menjadi kepala berita (headline) melainkan cukup di kaki berita saja, meski hari ini di harian Kompas masih menempati halaman pertama.

Saya tidak akan membahas mengenai isi pertemuan itu sendiri, karena banyak diulas di media massa. Saya justru menyoroti “what next” dari pertemuan semacam ini. Mengingat pertemuan ini diadakan dengan biaya besar, tentu akan baik bila ada tindak lanjut konkret dan tidak sekedar “menginventarisasi masalah” belaka. Jelas saja pertemuan ini berbiaya besar, karena diikuti oleh semua kepala daerah, anggota DPRD, pengusaha terpilih atau wakil perusahaan, dan LSM dari seluruh Indonesia.

Tentu saja jumlah peserta yang banyak dan meliputi berbagai kepentingan ini sudah selayaknya bisa menghasilkan sesuatu yang lebih daripada “rekomendasi” belaka. Walau begitu, masih perlu waktu untuk mengimplementasikan hasil pertemuan ini yang rupanya menjadi “ajang curhat nasional” terutama bagi pengusaha atau perwakilan perusahaan. Yang menjadi bahan curhat antara lain keluhan soal kinerja PLN yang dianggap menurun.

Sebenarnya banyak masalah yang dikeluhkan bermuara dari birokrasi yang ruwet. Misalnya adanya usulan pembentukan Badan Pengatur Jalan Tol yang mampu menyediakan layanan satu pintu salah satunya adalah karena impian birokrasi yang dipermudah. Akan tetapi, kita harus ingat adanya satu badan terpadu semacam itu rawan pula dimanfaatkan ke sisi negatif oleh penguasa. Mungkin ada di antara LifeLearner yang masih ingat pada kiprah Badan Penyangga dan Penyelenggara Cengkeh (BPPC) di masa Orde Baru yang malah membuat perniagaan cengkeh jadi berantakan.

Pendeknya, niat baik saja tidak cukup. Harus pula disertai panduan ketat dan cara pelaksanaan, barulah semuanya bisa berjalan aman. Debirokratisasi itulah kunci dari banyak persoalan di negeri ini. Dengan debirokratisasi rakyat menjadi mudah mendapatkan akses berbagai layanan birokrat di samping memperkecil peluang korupsi. Mampukah National Summit ini mencapainya? Kita tunggu saja implementasinya dari pemerintahan jilid II SBY ini.