Hari Tani Nasional

Siapa yang tahu sekarang adalah Hari Tani Nasional?

Saya akan menjadi orang pertama yang menggelengkan kepala kalau saja saya tidak mengamati berita di media elektronik dan internet. Memang, tidak banyak yang tahu apalagi peduli pada peringatan yang jauh dari hingar-bingar ini. Hanya ada sekelompok kecil massa melakukan orasi di berbagai kota.

Bahkan Prabowo Subianto, sang purnawira Danjen Kopassus yang kini mengkomandani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) juga tidak mengeluarkan pernyataan resmi. Saya juga tidak melihat ada pernyataan dari Serikat Petani Indonesia (SPI) di media massa. Dalam konteks ini, sepertinya kedudukan tersebut hanya ‘laku dijual’ saat kampanye saja.

Masalah pertanian memang rumit. Karena di dalamnya tersangkut pula persoalan semacam ketahanan pangan nasional, pertanahan atau agraria, koperasi, distribusi produk pertanian atau ketersediaan pupuk. Bahkan, sebenarnya masalah pertanian juga terkait dengan global warming, misalnya dalam mengatasi penggunaan ladang berpindah dan keseimbangan antara pembukaan lahan dengan penghijauan. Saya sendiri terus terang tidak menguasai persoalan ini.

Berbagai pemikiran bodoh yang terlintas di otak saya saat bicara soal pertanian justru pertanyaan demi pertanyaan.

Misalnya pertanyaan mengapa Indonesia yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian sehingga mengklaim diri sebagai negara agraris tidak bisa mengandalkan pertanian sebagai devisa. Bahkan, produk pertanian kita seperti tidak mampu terserap pasar dalam negeri dengan dalih kualitas yang kurang. Sehingga, kesejahteraan para petani amat sulit meningkat. Ironisnya, tanpa peduli pada nasib petani lokal kita, dengan dalih (lagi-lagi dalih) untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, keran impor dibuka deras. Salah satunya adalah untuk beras. Ini makin terasa ironisnya mengingat Indonesia di era Orde Baru bahkan sempat mendapatkan penghargaan dari FAO (Food & Agricultural Organization-Badan PBB urusan Pangan dan Pertanian) sebagai pengakuan swasembada beras.

Pertanyaan demi pertanyaan yang menggelembung di benak saya itu membuat saya bingung. Mengapa dan mengapa?

Padahal, kalau mau ada kebijakan pro-petani atau pertanian rakyat, niscaya pertanian akan mampu menyumbang devisa yang sangat besar. Karena produk pertanian adalah hasil kekayaan alam yang bisa diperbaharui, bukan seperti tambang mineral yang akan habis suatu saat nanti.

Memang, pemerintahan periode pertama SBY mengklaim keberhasilan swasembada pangan. Menurut Menteri Pertanian Anton Apriyantono pada tahun 2008 memproduksi beras sebesar 3,1 juta ton atau setara dengan 5 juta ton gabah kering giling. Ini sudah bisa membuat Indonesia mencukupi kebutuhan dalam negeri sehingga keran impor ditutup sementara.

Pemerintahan SBY juga membuat kemajuan karena pasca rapat khusus Presiden dengan Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada 28 September 2006, dicetuskan rencana alokasi tanah bagi rakyat miskin sebagai inti reforma agraria. Pada tahun 2007 pemerintah merencanakan akan dialokasikan lahan seluas 8,15 juta hektar di 17 provinsi dan 104 kabupaten. Aslinya lahan tersebut merupakan kawasan hutan produksi yang telah dikonversi. Juga terdapat alokasi dari sumber lain berupa tanah seluas 1,1 juta hektar.

Sebagai payung hukum, pemerintah selaku eksekutif dan DPR selaku legislatif sepakat untuk mempertahankan UUPA. Hal ini dicapai setelah dilakukan rapat konsultasi pada 29 Januari 2007. Bahkan, sebagai wujud komitmennya kepada petani, Presiden SBY menegaskan dalam pidato politiknya pada 31 Januari 2007 untuk melaksanakan UUPA sejak 2007. Menurut Presiden, reforma agrarian akan dijalankan dengan prinsip tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat. Pernyataan ini jelas memberikan angin segar bagi petani rakyat. Bahkan guna merumuskan implementasinya sebuah rapat kabinet terbatas yang khusus membahas mengenai reforma agraria telah digelar pada 22 Mei 2007.

Sayangnya, barangkali disebabkan oleh kesibukan menjelang Pemilu, isyu reforma agraria ini seperti terlupakan. Padahal, isyu penguasaan tanah, kesejahteraan petani, implementasi UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal yang memungkinkan diakuisisinya tanah-tanah pertanian rakyat oleh pemodal besar sehingga menutup akses petani miskin, dan juga tuntutan penerapan UU No.5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)  telah menggelisahkan petani sepanjang waktu. Sehingga menjadikan Hari Tani Nasional seakan tak bermakna. Padahal saat Soekarno menerapkannya, ia tentu bermaksud agar petani rakyat atau “marhaen” menjadi makin sejahtera. Apa lacur, hingga kini petani rakyat bermodal kecil tak juga kunjung menikmati kesejahteraan yang layak. Hanya petani berdasi yang menikmati legitnya hasil pertanian berton-ton. Itu pun sebenarnya bisa lebih maksimal lagi apabila dilakukan reforma agraria.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s