Pengusaha versus Pekerja (2)

Dalam kalender peringatan internasional, lusa tanggal 19 Desember diperingati sebagai Hari Buruh Migran Internasional. Pekan lalu, saya telah mengulas topik buruh berjudul “Pengusaha versus Pekerja”. Karena ada tanda kurung berangka satu, berarti tulisannya akan berlanjut ke angka dua. Dan inilah tulisan lanjutannya. Kali ini saya akan membahas topik tersebut dari sisi buruh.

Tentu saja, dari sisi buruh, bisa dimengerti adanya tuntutan kesejahteraan. Buruh bekerja sekian jam sehari kerapkali tanpa jaminan kesejahteraan memadai, apalagi jaminan masa depan. Kelemahan dalam Undang-Undang Tenaga Kerja kita dengan mudah dieksploitasi. Misalnya saja adanya sistem outsourcing atau tenaga kontrak yang dikritisi banya k lembaga perburuhan.

Dari sisi buruh, hal ini bisa jadi tidak adil. Mereka bekerja tanpa adanya kepastian.

Nah, di sini ada perbedaan persepsi. Justru kalau jadi buruh atau pegawai swasta itu, memang tidak pasti. Karena tidak pasti itu maka standar gajinya lebih tinggi dari pegawai negeri yang setara. Misalnya saja, seorang penjaga perlintasan kereta api yang sudah diangkat sebagai pegawai negeri, bisa dipastikan gajinya lebih rendah dari buruh linting rokok di pabrik rokok. Akan tetapi, rendahnya gaji dikompensasi dengan hal-hal yang dianggap setara. Misalnya dengan jatah beras bulanan -walau berasnya tidak bagus- dan uang pensiun. Karena itu banyak yang masih minat jadi pegawai negeri karena amannya status untuk masa depan. Pegawai negeri juga amat jarang dipecat, beda dengan swasta. Paling-paling kalau terlibat kasus kriminal saja. Sedangkan pekerja swasta , dari tingkat buruh sampai direktur, bisa dipecat kalau kinerjanya menurun. Pegawai negeri? Wong tidak masuk kantor tanpa alasan saja tidak apa-apa kok. (Tentu tidak semua begitu, tapi toh ada saja.). Di swasta, jangan harap bisa bertahan kalau nekat bolos. Karena itu gaji swasta lebih tinggi, tapi posisinya tidak aman. Perbandingan setara itu harus dibuat, agar buruh dapat mengerti posisi pekerjaannya.

Masalahnya, pengusaha di Indonesia sudah dihinggapi banyak hal termasuk biaya tidak resmi atau lazim dikenal sebagai pungutan liar. Sehingga, mereka berupaya menghemat berbagai komponen biaya. Salah satunya adalah komponen gaji buruh. Di sini, sebenarnya asal gaji pekerja sudah sesuai dengan ketetapan pemerintah, sudah tidak ada masalah. Nah, problematikanya ada pada penggalangan yang dilakukan lembaga perburuhan tadi. Mereka senantiasa melakukan tuntutan demi tuntutan. Padahal, bisa jadi bukan itu hal yang dikehendaki para pekerja.

Gaji, fasilitas kerja, dan tunjangan lain sebenarnya adalah salah satu faktor saja bagi pekerja dalam memilih tempat kerjanya. Banyak faktor lain termasuk kenyamanan tempat kerja, kejelasan karir, lingkungan yang mendukung, fasilitas bagi karyawan dan keluarganya serta faktor-faktor lain. Di level manajerial ke atas, tentu saja pemilihan tempat kerja akan sangat dipengaruhi pula faktor tantangan kerja dan penghargaan terhadap kemampuan yang bersangkutan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s