Kiai, Syariat Islam, dan Hukum Negara

Seorang kiai diberitakan menikahi seorang ABG. ABG di sini jelas Anak Baru Gede, bukan lagi Asian Beach Games dimana kita jelas akan berhasil menjadi juara umumnya. Berita itu heboh karena lantas banyak pihak yang merasa berkepentingan. Jelas saja, ABG itu baru berusia 12 tahun dan masih bersekolah di bangku SMP kelas 1, namun sudah diperistri lelaki berusia 43 tahun. Lutfiana Ulfah adalah nama ABG yang dijadikan istri oleh seorang lelaki bernama lengkap Pudjiono Cahyo Widjianto itu. Nama terakhir ini membuat kehebohan karena pada Ramadhan lalu ia membagikan zakat senilai Rp 1,3 milyar langsung di halaman pesantren yang didirikannya. Karena memiliki pesantren itulah ia mengklaim diri sebagai Kiai bahkan berjulukan Syekh.

Karuan saja tindakannya tersebut memancing sensasi. Malah lebih besar dari saat ia membagikan zakat dalam jumlah besar sebelumnya. Banyak pihak yang merasa berkepentingan. Mulai dari tokoh agama antara lain yang tergabung dalam MUI hingga Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) yang dipimpin Dr. Seto Mulyadi. Pasalnya, pernikahan tersebut dianggap melanggar UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak sekaligus. Bahkan, karena Lutfia juga diangkat sebagai GM (General Manager) di perusahaan milik Pudji, lelaki itu juga dianggap melanggar UU Ketenagakerjaan. Ia pun diancam dengan tindakan pencabulan anak di bawah umur.

Meski pernikahannya itu baru sebatas rencana, entah mengapa bocor ke publik dan malah menjadi kehebohan. Lebih heboh lagi karena Pudji berencana menikahi dua anak kecil lainnya yang bahkan belum ABG berumur 7 dan 9 tahun.

Pudji beralasan ia mengikuti contoh dari Nabi. Bahkan dalam tayangan televisi ia nampak mengacung-acungkan buku tentang pernikahan menurut Islam.

Di sini tampak ada konflik antara syariat Islam dan hukum negara. Dalam UU Perkawinan, memang seorang gadis diperbolehkan menikah minimal pada usia 18 tahun. Tapi ketentuan ini sudah sering tidak diperdulikan. Di desa dan kampung, seorang anak berumur 12 tahun pun sudah biasa dinikahkan orangtuanya dengan alasan kesulitan ekonomi. Biasanya si calon suami diwajibkan menyetor sejumlah persyaratan.

Secara medis dan diketahui umum, seorang perempuan sudah bisa memiliki anak semenjak ia menstruasi. Dan umumnya berlangsung antara usia 9-11 tahun. Itu artinya organ kewanitaannya sudah sempurna.

Namun di sini ada faktor psikologis. Seorang anak atau ABG jelas belum siap jadi istri seseorang, apalagi punya anak bayi. Ia masih dalam tahap perkembangan. Dalam teori perkembangan Kohlberg, masa itu adalah masa dimana anak menyesuaikan diri dengan peer groupnya. Artinya anak sedang ingin bergaul dengan teman sebayanya.

Itu juga yang terjadi pada Lutfiana. Ia diberitakan merasa tertekan karena harus meninggalkan teman-temannya di SMP Negeri dan pindah ke pesantren milik Pudji. Belum lagi bila nanti statusnya jadi istri seorang dewasa, tentu akan mudah menjadikannya terkena beragam penyakit kejiwaan karena beratnya tekanan yang dihadapi.

Jadi, meski secara syariat Islam bisa jadi tidak dilarang menikahi gadis belia, hal itu melanggar hukum negara. Karena negara kita bukan negara agama, maka hukum negara lebih kuat. Kecuali bila ada hukum agama yang sudah diadopsi seperti di NAD. Di samping itu harus dipikirkan pula faktor lain termasuk kebahagiaan perempuan yang dinikahi. Karena harta bukanlah segalanya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s