Rapimnas PG & HUT PD

Sejak Jumat (17/10) lalu, Partai Golkar menggelar Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional) IV-nya di Jakarta. Acara dimaksud sekaligus juga untuk memperingati HUT (Hari Ulang Tahun) ke-44 partai pemenang Pemilu 2004 tersebut. Sementara, pada hari ini, Partai Demokrat akan menggelar perayaan HUT-nya yang ke-7.

Kedua partai tersebut boleh dibilang adalah partai penguasa, meski bukan partai berkuasa. Sistem presidensiil yang dianut oleh negara kita tidak memungkinkan sebuah partai berkuasa meski menang Pemilu. Karena presiden bukanlah mewakili partai meski diajukan oleh partai atau gabungan partai. Ia merupakan seorang independen. Berbeda dengan sistem parlementer di mana Perdana Menterinya lazimnya adalah petinggi partai dan memang mewakili kepentingan partainya. Lagipula dalam sistem parlementer kekuasaan parlemen lebih besar dari presiden, terutama dalam soal-soal pemerintahan.

Kita semua tahu, Golkar berubah menjadi partai penguasa setelah peralihan kursi ketua umum dari Akbar Tandjung ke M. Jusuf Kalla. Sebelumnya, di tangan Akbar PG lebih sering beroposisi terhadap kebijakan pemerintah. Dan harus diingat dalam Pemilu 2004 PG mengajukan Wiranto sebagai capres (calon presiden). Meski menang pemilu parlemen, ternyata dalam Pemilu presiden capres dari PG kalah. Justru SBY yang diajukan PD bersama PKS dan PBB yang menang. Tak heran bila PG yang saat itu mendapat jatah Ketua DPR kerap bertentangan dengan pemerintah. Namun sejak JK yang Wapres berhasil menggeser Akbar, PG malah jadi partai penguasa.

Di sisi lain, PD memang pede mengklaim berbagai keberhasilan pemerintahan SBY-JK sebagai hasil kerja partainya. Iklannya di televisi dan media cetak menunjukkan hal itu. Padahal, sebenarnya kabinet kita bukanlah kabinet partai. Bahkan, seorang presiden secara hukum sebenarnya bisa saja membentuk kabinet tanpa mengikutsertakan satu pun orang partai. Hanya saja, sebelum jadi presiden, dalam masa pencalonan dan kampanye biasanya ia sudah terikat kontrak politik dengan para pendukungnya. Dan bila berhasil, tentu kompensasi kontrak itu akan ditagih. Makanya, terpaksalah sang presiden mengakomodasi orang-orang partai alih-alih para ahli di bidangnya.

Sepanjang sejarah republik, kalau saya tidak salah ingat, hanya kabinet Ir. H. Juanda di masa Demokrasi Terpimpin Orde Lama yang menyandang sebutan ”zaken kabinet” alias kabinet kerja. Ini karena isi kabinet tersebut 100 % adalah para ahli yang menempati pos menteri terkait tanpa meminta usulan partai. Meski bagus, namun justru karena tanpa dukungan partai, maka umur kabinet pun tidak lama.

Saat ini, di abad XXI ini, parpol (partai politik) tampaknya masih saja bergelut tiap kali ada hajatan Pemilu. Jusuf Kalla bilang, pemilu di Indonesia ini paling rumit di dunia. Indonesia rata-rata akan menyelenggarakan 504 pemilu setiap lima tahunnya. Khusus untuk Pemilu nasiopnal untuk memilih anggota parlemen tiap lima tahun sekali, diperebutkan 15.750 kursi DPRD kabupaten/kota, 1.998 kursi DPRD provinsi dan 560 kursi DPR. Ini masih ditambah dengan 132 kursi DPD. Dan di antara pemilu nasional itu masih ada pemilu untuk memilih kepala daerah di 32 provinsi dan 466 kabupaten/kota.

Semua itu menjadikan partai kini menjadi sarana empuk bagi siapa saja untuk meningkatkan pendapatan. Banyak orang yang tadinya ’bukan siapa-siapa’ dan hidup pas-pasan berubah nasibnya setelah aktif di partai dan terpilih sebagai wakil rakyat. Dan tentu saja, partai penguasa menjadi rebutan bagi para politikus dadakan ini. Tentu saja, selain kategori karbitan ini, ada sejumlah orang yang memang bertahun-tahun telah bergelut di politik. Sayangnya, terkadang kerja keras saja tidak cukup untuk dihargai. Banyak yang disalip di tikungan terakhir oleh mereka yang lebih berduit atau memiliki hubungan dekat dengan penguasa partai.

Sebagai partai penguasa, baik PG maupun PD tentu menjadi sorotan masyarakat. Apabila terjadi penyimpangan, maka akan lebih mudah terlihat karena merekalah kini yang tampil di panggung kekuasaan. Ibarat di panggung teater, kini PG dan PD tengah disorot lampu di tengah panggung dan teater yang gelap. Jelas saja gerak-gerak kecil pun akan terlihat.

Saya tidak tahu sistem yang terjadi di dalam PG dan PD, namun sepertinya, kebiasaan era Orde Baru tak juga kikis. Masih banyak nepotisme terjadi di semua partai. Selain itu juga mudahnya dana dialirkan tanpa transparansi kepada partai. Aturan sumbangan perorangan maksimal Rp 1 juta pada Pemilu 2004 misalnya, jelas muskil untuk dilaksanakan. Uang sejumlah itu amat kecil bagi biaya penyelenggaraan kampanye yang milyaran. Dan hajatan besar macam yang diadakan PG dan PD pun hanya mungkin diadakan dengan sumbangan dari banyak pihak. Ini tentu karena parpol bukanlah badan usaha yang bisa memiliki penghasilan dari bisnis yang dikelolanya. Biarkan rakyat yang menilai apakah hajatan besar dengan dana raksasa macam yang dilakukan PG dan PD akan membawa manfaat bagi kesejahteraan negara dan rakyat. Atau semata unjuk kekuatan guna menggalang citra kesuksesan dan kejayaan yang pastinya akan menarik minat banyak orang yang kini tengah berjuang mengatasi aneka problema kehidupan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s