MoU Helsinki yang disepakati tahun 2005 lalu seolah menjadi babak baru bagi Aceh. Presiden SBY sendiri bahkan sempat harap-harap cemas saat dinominasikan masuk peraih Nobel Perdamaian 2007. Ternyata, peraih Nobel Perdamaian tahun itu malah bukan tokoh perdamaian melainkan tokoh ekonomi yaitu Muhammad Yunus dari Bangladesh dengan Grameen Bank-nya.

Menjelang Pemilu 2009, makin tampaklah bahwa untuk kedua kalinya republik ini telah dikadali. Setelah Timor-Timur berhasil melepaskan diri dari Indonesia dengan mendorong terjadinya referendum, kini Aceh justru memanfaatkan momentum Pemilu 2009. Apalagi, ia punya keistimewaan yang justru lebih dari Yogyakarta, yaitu bisa memiliki partai lokal.

Hari ini, kepopuleran partai lokal itu terbukti luar biasa. Partai Aceh yang memiliki bendera persis sama dengan GAM hanya minus bulan bintangnya sibuk menyambut kedatangan Wali Nanggroe alias Presiden GAM Hasan Tiro. Pengecut yang hampir seumur hidupnya tinggal di pengasingan tersebut baru punya nyali pulang ke Aceh setelah orang lain mengamankan keadaan.

Toh kedatangannya disambut bak pahlawan menang perang. Secara teknis, MoU Helsinki ditafsirkan GAM dan pendukungnya sebagai kemenangan bagi mereka. Minimal, Republik Indonesia telah mengakui secara resmi eksistensi mereka sebagai pihak yang dianggap mewakili komunitas rakyat Aceh yang mengimpikan kemerdekaan di provinsi paling barat Indonesia itu. Sebagai negara, RI telah salah langkah menganggap kelompok kecil tersebut sejajar dengan Indonesia sebagai negara. Meski MoU itu diklaim sukses menghentikan tembak-menembak, tapi tetap tidak memadamkan ambisi merdeka. Apalagi ternyata tembak-menembak juga tak berhenti walau tak segencar sebelumnya. Saat dulu melihat penyerahan senjata yang dikoordinir AMM (Aceh Monitoring Mission), saya tertawa dalam hati karena melihat yang diserahkan kebanyakan senjata rakitan ala Cipacing. Kemana semua AK-47, GLM, atau RPG-nya? Bisa jadi disembunyikan di hutan-hutan Aceh yang lebat. Kita, orang Indonesia, kembali dikadali oleh sekelompok avonturir politik dan antek asing yang mengklaim mewakili rakyat Aceh yang sebenarnya orang Indonesia juga.

Dan kadal itu bisa jadi bakal jadi buaya saat pada Pemilu mendatang partai lokal di Aceh mengungguli partai nasional. Di mana hal itu sudah terbukti saat pilkada gubernur beberapa waktu lalu. Saat ini, pimpinan provinsi di Aceh adalah satu-satunya yang patut kita ragukan kesetiaannya pada NKRI. Karena ia jelas merupakan mantan pimpinan GAM (atau masih?).

Kekurangajaran sebagai kadal akan tampak lagi saat parlemen lokal di Aceh dikuasai. Mereka bisa bersidang dan memutuskan Aceh lepas dari Indonesia. Bayangkan, DPRD provinsi kita sendiri memutuskan merdeka dari negara yang menaunginya hanya dengan sidang paripurna oleh segelintir orang. Apa itu tidak miris?

Kekurangajaran itu kini sudah tampak jelas saat Hasan Tiro datang hari ini. Ia meminta bertemu Presiden SBY dan Wapres Jusuf Kalla dengan surat berkop resmi GAM. Ia merasa sejajar dengan presiden kita sehingga mengirim surat bak hubungan diplomatik antar dua negara berdaulat. Belum lagi insiden penurunan Bendera Negara Sang Merah Putih yang kemudian diganti bendera Partai Aceh di Masjid Agung Baiturrahman hari ini. Kurang ajar! Seharusnya pelakunya ditembak mati. Malah ini dinegosiasi baik-baik agar Sang Merah Putih bisa berkibar di tanah kita sendiri. Bendera partai jelas tidak sejajar dengan bendera negara! Dan itu penghinaan besar! Di Jakarta saja ada demonstran yang pernah divonis penjara gara-gara menginjak-injak foto Megawati semasa jadi presiden. Ini bendera negara, man! Lebih sakral dari foto seorang presiden!

Harapan saya sederhana. Semoga para pemimpin kita tidak menjual negara cuma untuk masa jabatan lima tahunnya. Apalagi cuma untuk angan-angan kosong agar dikenang sebagai seorang tokoh demokratis dan pro-HAM oleh dunia. Karena kita berharap republik ini tetap berdiri bahkan hingga 1.000 tahun lagi. Caranya ya jangan mau dikadali janji palsu dan kesepakatan berbalut gula-gula. Apalagi yang dibuat pihak asing. Belajarlah dari pengalaman Inggris Raya menangani pemberontakan Irlandia Utaranya.