Hari Kepolisian

Untuk pertama kalinya sebuah peringatan hari ulang tahun institusi negara diadakan di lapangan Monas. Sebenarnya, di masa Orde Lama Soekarno seringkali mengadakan acara di sana. Tapi sejak Orde Baru, rasanya hampir tak pernah ada acara semacam kecuali keriaan semacam Festival Istiqlal atau Jakarta Fair. Presiden SBY sendiri yang menjadi inspektur upacara Hari Kepolisian yang jatuh hari ini.

Saat ini, di Indonesia jumlah rasio polisi berbanding warga negara yang dilayaninya belum ideal. Menurut PBB, jumlah rasio polisi berbanding warga yang ideal adalah 1:400. Sementara di Indonesia masih 1:900. Namun ini sudah cukup baik karena ada peningkatan dibandingkan tahun 1998 yaitu 1:1.500. Upaya meningkatkan jumlah ini terus dilakukan namun terbentur masalah klasik, yaitu dana yang terbatas.

Hanya saja saya agak heran melihat penampilan polisi akhir-akhir ini. Apalagi pasca negeri kita digoyang teror bom. Ada pasukan keren dengan penampilan ala SWAT bernama Detasemen Anti Teror Khusus (Densus) 88 yang dalam koordinasi Satuan Gegana. Berbagai peralatan modern juga muncul melengkapinya. Mulai dari pistol Sig Sauer P-1911, senapan mesin ringan Heckler & Koch MP-5, seragam anti peluru yang keren itu, sampai aneka jenis kendaraan taktis anti huru-hara. Kalau memang dana minim, kok bisa ya mendatangkan peralatan mahal itu?

Tentu saja ada jawabannya. Sejak lepas dari TNI pada tahun 1999, Polri bisa mengelola dana sendiri. Bahkan ia lebih hebat dari TNI karena langsung di bawah Presiden, sementara TNI masih di bawah Dephankam. Upaya untuk mendudukkan posisi Polri di bawah supremasi sipil seperti di bawah koordinasi Depdagri terus mendapat penentangan. Saya pernah melihat acara talkshow di Indosiar (kalau tidak salah) yang dipandu mantan Kepala BNN Komjen Pol. (Purn.) Togar Sianipar  yang membahas soal itu. Di acara tersebut jelas-jelas wakil dari Polri keberatan karena kalau diletakkan di bawah koordinasi departemen akan menyulitkan dalam bidang anggaran.

Sebenarnya, rakyat tak terlalu ambil pusing soal dari mana dana itu didapat. Apakah dari jalan halal atau haram. Meski sebenarnya sebagai institusi penegak hukum, tentunya sudah wajib hukumnya jalan halal yang ditempuh. Toh, kekuasaan sebagai penegak hukum itu justru yang sering digunakan untuk ‘cincai’. Opini publik kepada polisi masih tidak terlalu bagus. Misalnya saja adagium kalau ada barang hilang buat apa lapor polisi, nanti yang hilang ayam malah tambah kambing kalau lapor. Ini karena adanya dalih dana terbatas sehingga polisi seringkali meminta dana operasional pada masyarakat.

Ketiadaan lembaga kontrol atas polisi juga menyulitkan masyarakat melaporkan pelanggaran oleh anggota institusi ini. Malah, kalau anggotanya makin banyak, jangan-jangan masyarakat juga makin merasa tidak aman karena makin banyak yang ‘keleleran’ ngobyek di jalan. Saya sendiri masih mending ketemu penjahat karena bisa dilawan, kalau perlu pakai berantem, daripada ketemu polisi nakal. Karena dengan jubah penegak hukumnya, ia bisa dengan entengnya melontarkan ucapan “kamu mau melawan petugas, ya!” saat terdesak berargumentasi. Hhhh….

Walau begitu, sudah selayaknya kita lebih mengedepankan polisi ketimbang militer seperti yang dilakukan Orde Baru. Karena sesuai kovenan PBB, sebenarnya fungsi pengamanan masyarakat jelas dilakukan polisi. Dan yang perlu disosialisasikan baik kepada masyarakat maupun kepada anggota Polri sendiri adalah pengertian bahwa polisi adalah aparat sipil yang berseragam dan bersenjata, bukan militer. Jadi, sudah selayaknya penampilan dan gaya ala militer dibuang. Kan sudah pisah dari TNI?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s