Usulan Walhi

Pekan lalu seorang staf saya menghadiri seminar di UI bertemakan Global Culture. Dalam kesempatan tersebut disampaikan berbagai pembahasan. Salah satunya adalah tentang lingkungan hidup yang dibawakan oleh Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia). Dalam kesempatan itu Walhi mengajukan sejumlah usul:

  • Perubahan Peraturan Perundangan. Pemerintah harus mengakhiri pendekatan sektoral dalam pengurusan aset-aset alam karena terbukti memicu eksploitasi yang tidak terkendali dan segera direalisasikan RUU Pengelolaan Sumber Daya Alam diganti dengan pendekatan bio regional yang menjadi pedoman dalam pengurusan aset-aset alam, dengan tetap mengacu pada kesejahteraan penduduk dan kelestarian serta kepentingan antar generasi.
  • Moratorium Menuju Restorasi. Pemerintah segera menyusun langkah-langkah moratorium terhadap kawasan yang memiliki kerentanan tinggi dan segera melakukan restorasi di kawasan tersebut. Moratorium isa dilakukan di sektor kehutanan, pertambangan, maupun kelautan dan untuk jenis tertentu sesuai dengan tingkat urgensinya. Seperti di Jawa merupakan kawasan yang harus dilakukan restorasi, karena 65% penduduk Indonesia bermukim di Jawa.
  • Penegakan Hukum. Maksimalisasi penegakan hukum hanya dapat berjalan dengan baik, jika aparat kepolisian dan kejaksaan dapat terus meningkatkan pengetahuan, dedikasi dan profesionalisme dalam mengungkap sengketa kejahatan lingkungan karena sudah terlalu banyak praktik kejahatan koorporasi (corporate crime) yang lepas dari jeratan hukum.
  • Penggalangan Partisipasi Rakyat. Partisipasi rakyat untuk menyelamatkan aset-aset alam adalah salah satu kunci keberhasilan. Semakin besar tekanan publik untuk menyelamatkan aset-aset, maka semakin cepat Pemerintah dan Parlemen merubah berbagai kebijakan yang tidak tepat.
  • Kepemimpinan nasional yang kuat dan efektif. Mempunyai ciri-ciri; berani mendorong penghapusan hutang negara, berani menagih hutang ekologis yang menyebabkan menurunnya kualitas hidup rakyat, anti terhadap pendekatan sektoral. Sebagai konsekuensinya diperlukan keberanian politik untuk meninjau ulang seluruh kebijakan yang berpotensi menghancurkan ekologis dan kepentingan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan rakyat.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s